Wali Murid Soroti Transparansi Dana Bosp Di Smp Plus Darul Ulum Lepelle
SAMPANG — Sejumlah wali murid bersama tokoh masyarakat Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Plus Darul Ulum. Mereka menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah untuk tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Keresahan tersebut muncul setelah warga mencermati laporan realisasi penggunaan anggaran sekolah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi fasilitas maupun aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir terhadap pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk menunjang kualitas belajar mengajar siswa.
“Kami hanya meminta keterbukaan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, terkait penggunaan dana BOSP. Sebab anggaran itu bersumber dari negara untuk kepentingan pendidikan anak-anak kami,” ujarnya kepada awak media, Kamis (21/5/2026).
Dalam laporan yang beredar di kalangan wali murid, terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan masyarakat.
Pertama, warga mempertanyakan penurunan signifikan anggaran honorarium guru dan tenaga kependidikan dalam tiga tahun terakhir. Mereka khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan guru serta kualitas pembelajaran di sekolah.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti meningkatnya biaya administrasi kegiatan sekolah yang disebut melonjak cukup tinggi meski kegiatan sekolah dinilai tidak mengalami peningkatan berarti.
Sorotan lain tertuju pada anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang disebut mengalami kenaikan drastis. Menurut warga, peningkatan anggaran tersebut tidak tampak berbanding lurus dengan kondisi fisik bangunan maupun fasilitas sekolah yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan realisasi pengadaan alat multimedia pembelajaran yang sempat dianggarkan pada tahun 2024 namun tidak lagi tercantum pada laporan tahun berikutnya. Mereka meminta pihak sekolah menunjukkan keberadaan alat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana.
Kejanggalan lain yang dianggap paling mencurigakan adalah laporan keuangan sekolah yang disebut selalu berakhir tanpa sisa saldo selama tiga tahun berturut-turut.
Warga menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dianggap tidak lazim dalam pengelolaan anggaran operasional sekolah.
Atas dasar itu, para wali murid berencana melayangkan pengaduan resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang serta Inspektorat Kabupaten Sampang guna meminta audit investigatif terhadap pengelolaan dana BOSP di SMP Plus Darul Ulum.
Mereka berharap pihak sekolah segera memberikan klarifikasi terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang kami perjuangkan adalah hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Penulis: Tim
