Apbd 2025 Capai Rp3,39 Triliun Dan Raih Opini Wtp, Bupati Jeje Sampaikan Lppa Dalam Rapat Paripurna
Bandung Barat, 29 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencatatkan kinerja keuangan yang sangat memuaskan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang digelar pada Senin (29/6/2026). Sidang ini diselenggarakan khusus untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPPA) Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi momen evaluasi kinerja sekaligus penguatan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Rapat paripurna berlangsung secara khidmat dan dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat. Turut hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Asep Ismail, segenap anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Perangkat Daerah, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait.
Secara bertahap, jalannya sidang mengikuti agenda yang telah ditetapkan, meliputi pembukaan resmi, penyampaian Nota Pengantar LPPA Tahun 2025, penyampaian pandangan umum dari setiap fraksi di DPRD, tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan yang disampaikan, pembacaan doa penutup, serta pengakhiran sidang.
Dalam pemaparannya, Bupati Jeje menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas dan kinerja keuangan daerah sepanjang tahun 2025 adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Secara rinci, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp3.394.853.479.480 atau setara dengan 98,58 persen dari target yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas kami sebagai pengelola amanah. Dana yang bersumber dari masyarakat ini harus dikelola sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Bandung Barat,” tegas Bupati Jeje.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yakni sebesar Rp3.267.407.817.371 atau mencapai 92,77 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.521.890.135.318. Angka ini menandakan bahwa seluruh program pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan pemerintahan dapat berjalan optimal sesuai rencana.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan dalam laporan ini adalah perubahan posisi keuangan daerah yang signifikan. Awalnya, APBD diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp78,23 miliar. Namun berkat pengelolaan yang ketat dan efisien, pada akhir tahun anggaran justru berhasil membukukan surplus sebesar Rp127,44 miliar. Hasil ini berkontribusi pada peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjadi Rp205,67 miliar.
