Dari Petani Hingga Konsumen, Wonosobo Perkuat Ekosistem Pangan Melalui Offtaker, Distribusi Dan Digi
Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Wonosobo tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi diarahkan pada penguatan ekosistem pangan secara menyeluruh, mulai dari produksi di tingkat petani, distribusi, kepastian pasar, hingga akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.
Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mempertemukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, BPS, pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, serta pemangku kepentingan terkait, Jumat (4/9/2026).
Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan, pemerintah daerah terus memperkuat tiga kluster sentra pangan utama, yakni kluster beras, hortikultura, dan bawang.
Untuk beras, sentra produksi berada antara lain di Selomerto, Wadaslintang, Kertek, Kaliwiro, dan Kalikajar, yang secara keseluruhan mampu menyuplai lebih dari 66 persen kebutuhan beras.
Sementara kluster hortikultura meliputi Garung, Mojotengah, Kejajar, dan Kertek. Adapun kluster bawang berpusat di Kalikajar yang menyumbang lebih dari 97 persen produksi bawang daerah.
Menurut Andang, penguatan sentra produksi perlu diikuti dengan penguatan infrastruktur, terutama cold storage, benih yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, sarana pengairan, serta konektivitas distribusi.
Tantangan Biaya Produksi dan Distribusi
Pengendalian harga pangan juga menghadapi tantangan dari sisi biaya produksi.
Kenaikan harga pupuk non-subsidi sejak Januari 2025 menjadi salah satu tekanan yang dirasakan petani hortikultura. Harga NPK Plus tercatat meningkat sekitar 61,9 persen, Nitrea 97,4 persen, dan ZA 68,9 persen.
Kenaikan biaya input tersebut berpotensi menekan margin petani sekaligus memengaruhi keberlanjutan produksi.
Karena itu, Pemkab Wonosobo memperkuat penanganan jaringan irigasi seluas sekitar 21.050 hektare bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Aspek infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Penurunan anggaran pemeliharaan jalan dari sekitar Rp188,8 miliar pada 2022 menjadi Rp63,4 miliar pada 2026 membuat pengawasan tonase angkutan dan pemeliharaan jalan semakin penting untuk menjaga kelancaran distribusi.
Di kawasan perkotaan, pengaturan arus bongkar muat di Pasar Induk Wonosobo serta penanganan simpul kemacetan di Simpang Kertek, Selomerto, dan Garung juga menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi rantai pasok.
Keterlambatan distribusi, sekecil apa pun, dapat berdampak pada biaya logistik dan pada akhirnya memengaruhi harga komoditas yang diterima konsumen.
BUMD Didorong Menjadi Offtaker
Salah satu ruang kolaborasi yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penguatan peran BUMD sebagai offtaker.
Pemkab Wonosobo dan BI Jawa Tengah mendorong pengembangan skema penyerapan hasil pertanian dan peternakan agar petani memiliki kepastian pasar sekaligus rantai pasok menjadi lebih pendek.
Model tersebut diharapkan dapat mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen secara lebih efisien.
“Yang perlu kita bangun adalah ekosistem. Petani, peternak, pedagang, Perum BULOG, pemerintah daerah dan instansi teknis harus membangun komunikasi yang baik mengenai produksi, ketersediaan stok, kebutuhan pasar maupun hambatan distribusi,” kata Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat.
Dengan komunikasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi lapangan secara lebih cepat dan melakukan intervensi secara tepat ketika muncul potensi gangguan pasokan.
BI Fasilitasi Temu Bisnis dan Perluasan Pasar
Penguatan rantai pasok juga dilakukan melalui kegiatan temu bisnis antara produsen dan offtaker yang difasilitasi BI Jawa Tengah.
Salah satu hasilnya adalah kesepakatan kerja sama pasokan komoditas cabai antara produsen Wonosobo, Sukiyat, dengan Koperasi Pancarga Tani Kabupaten Magelang.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan bisnis, tetapi berkembang menjadi transaksi berkelanjutan.
Selain cabai, pembahasan lanjutan juga dilakukan untuk komoditas minyak goreng, beras, dan telur bersama mitra dari Semarang, Sukoharjo, dan Klaten.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan, kerja sama antardaerah menjadi semakin penting karena Wonosobo tidak hanya diposisikan sebagai daerah yang harus menjaga kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pasokan pangan Jawa Tengah.
“Kami mengharapkan dukungan Wonosobo untuk mengamankan pasokan lokal Provinsi Jawa Tengah dengan berpartisipasi lebih aktif pada kerja sama antar daerah atau KAD dan temu bisnis, khususnya sebagai produsen produk unggulan,” ujarnya.
Bantuan Mobil Pangan untuk Petani Cabai Champion
Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan satu unit mobil operasional melalui Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah kepada Kelompok Tani Cabai Champion Ngudi Lestari, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.
Bupati Afif mengapresiasi dukungan tersebut dan berharap kendaraan operasional dapat membantu memperlancar distribusi hasil panen petani.
“Semoga dukungan ini dapat memperlancar distribusi hasil panen, meningkatkan efisiensi logistik, dan pada gilirannya semakin memperkuat usaha serta kesejahteraan para petani,” kata Afif.
Selain bantuan mobil, sejumlah dukungan sarana ketahanan pangan juga telah diberikan BI Jawa Tengah di Wonosobo, antara lain demplot padi varietas Gamagora dan Pajajaran untuk Poktan Sido Maju, greenhouse untuk Ponpes Darul Islah, Kios JTAB untuk Kios Bu Siti Sayur Sehat, serta oven pengering cabai untuk KWT Dewi Lestari.
Dukungan tersebut memperlihatkan pendekatan pengendalian inflasi yang tidak hanya berorientasi pada sisi hilir, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi dan kelembagaan petani di sisi hulu.
Kios Pengendali Inflasi hingga Gerakan Belanja Bijak
Di tingkat distribusi, Pemkab Wonosobo juga memperkuat Kios JTAB di Pasar Induk Wonosobo melalui kolaborasi dengan PT JTAB dan PT BPR BKK Jateng.
Kios tersebut diarahkan menjadi salah satu simpul pasokan sekaligus sarana pemantauan perkembangan harga pangan.
Pemkab juga mengembangkan strategi komunikasi kepada masyarakat melalui kampanye “Sinergi Warga Jaga Ekonomi Wonosobo”.
Masyarakat diajak untuk belanja secukupnya guna mencegah panic buying, mengutamakan produk lokal, dan bijak mengelola konsumsi.
Kepala BPS Wonosobo Aluisius Abriantamengatakan, komunikasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi karena ekspektasi masyarakat turut memengaruhi pola konsumsi dan permintaan.
BPS juga mendorong penerapan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.
Strategi tersebut antara lain diwujudkan melalui penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, optimalisasi pupuk organik, diversifikasi pakan ternak lokal, fasilitasi distribusi pangan, digitalisasi rantai pasok, Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, penguatan peran BUMD/Toko Tani, serta edukasi belanja bijak dan gerakan tanam mandiri.
Lokalaku Diluncurkan
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan launching program Lokalaku, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem produk lokal dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha serta produk unggulan daerah.
Kehadiran program tersebut diharapkan dapat semakin mempertemukan potensi produksi lokal dengan kebutuhan pasar sekaligus memperkuat preferensi masyarakat terhadap produk daerah.
BPS Wonosobo mencatat, kondisi sosial ekonomi daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia Wonosobo meningkat menjadi 74,56 pada 2025, sementara tingkat kemiskinan turun dari 17,36 persen pada 2020 menjadi 13,34 persen pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka juga membaik hingga 3,99 persen pada 2025.
Dalam konteks tersebut, stabilitas harga menjadi bagian penting untuk memastikan perbaikan indikator ekonomi dan sosial tersebut dapat terus dirasakan masyarakat.
Dari Rapat Menuju Aksi
HLM TPID tersebut menyepakati pentingnya memastikan setiap rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi rencana aksi yang terukur.
Pemkab Wonosobo menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari publikasi harga dan HET, efisiensi penggunaan air dan irigasi, pengawasan pupuk bersubsidi, pelaksanaan Operasi Pasar dan GPM pada periode rawan, checkpoint komoditas, optimalisasi BUMD sebagai offtaker, hingga antisipasi musim kemarau.
Lima ruang sinergi antara Pemkab Wonosobo dan BI Jawa Tengah juga diarahkan pada penguatan BUMD sebagai offtaker, kepastian pasar bagi produsen, pengendalian komoditas prioritas, penguatan distribusi dan logistik, serta evaluasi berkala berbasis indikator harga.
Bupati Afif menegaskan, kolaborasi tersebut harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan semata-mata menjaga angka tetap rendah, tetapi memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memberikan insentif yang sehat bagi petani dan para pelaku usaha,” kata Noor.
Sementara itu, BPS mengingatkan bahwa dinamika inflasi daerah tetap perlu diantisipasi, terutama menghadapi pola musiman seperti Ramadan dan Lebaran, Idul Adha, libur sekolah, hingga Natal dan Tahun Baru. Risiko perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, serta perkembangan geopolitik global juga perlu masuk dalam perencanaan TPID.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, dan masyarakat, Wonosobo diharapkan semakin kuat sebagai salah satu simpul ketahanan pangan Jawa Tengah.
“Yang ingin kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” ujar Afif.
Ia berharap koordinasi yang telah dibangun tidak berhenti pada forum pertemuan, melainkan berlanjut menjadi implementasi kebijakan yang konsisten dan terukur.
Dengan kerja keras yang terarah, koordinasi yang solid, serta kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi daerah diharapkan semakin kuat dan perekonomian Wonosobo terus tumbuh secara inklusif.
