Diduga Sarat Kejanggalan, Pengelolaan Dana Bosp Smp Hidayatul Ihsan Sampang Disorot Wali Murid
SAMPANG – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Hidayatul Ihsan, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, menuai sorotan serius dari wali murid. Sejumlah pihak menilai laporan penggunaan anggaran tahun 2023 hingga 2025 diduga menyimpan banyak kejanggalan yang patut diaudit secara menyeluruh.
Kecurigaan itu mencuat setelah beberapa wali murid mempelajari rincian laporan keuangan sekolah yang beredar di lingkungan masyarakat. Mereka menemukan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak rasional dan terkesan disusun hanya untuk menghabiskan pagu dana.
Salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, nominal pembayaran honor tenaga honorer tercatat dengan angka yang sama persis dalam beberapa tahun anggaran berturut-turut. Kondisi tersebut dinilai janggal karena kebutuhan pembayaran honor biasanya berubah mengikuti jumlah tenaga maupun aktivitas sekolah.
“Kalau nominalnya selalu sama setiap tahun tanpa perubahan, tentu menimbulkan pertanyaan besar. Kami menduga laporan itu dibuat sekadar menyesuaikan anggaran agar terlihat terserap penuh,” ujarnya kepada media, Rabu (13/5/2026).
Tak hanya honorarium, wali murid juga menyoroti besarnya biaya administrasi kegiatan sekolah yang disebut jauh lebih tinggi dibanding kebutuhan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Padahal, menurut mereka, kondisi sarana belajar di sekolah masih membutuhkan perhatian serius.
Sorotan lain muncul pada anggaran perpustakaan tahun 2025 yang disebut mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun hingga kini, wali murid mengaku belum melihat perubahan atau penambahan fasilitas perpustakaan yang menonjol di lingkungan sekolah.
Yang paling mengundang tanda tanya, lanjutnya, adalah pola penyerapan dana BOSP yang selalu tercatat habis total tanpa menyisakan saldo sedikit pun selama tiga tahun berturut-turut.
“Secara administrasi mungkin bisa dibuat rapi, tapi secara logika publik sulit menerima jika anggaran selalu habis tepat nol rupiah setiap tahun. Ini patut dicurigai dan harus diuji lewat audit lapangan,” tegasnya.
Para wali murid mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Sampang segera turun tangan melakukan audit investigatif, termasuk pengecekan fisik terhadap realisasi penggunaan anggaran di sekolah.
Mereka meminta seluruh penggunaan dana negara, mulai pengadaan buku, pembayaran honor, hingga pemeliharaan fasilitas pendidikan, diperiksa secara terbuka agar tidak hanya sebatas laporan administratif di atas kertas.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP Hidayatul Ihsan dikabarkan telah menerima permintaan klarifikasi resmi terkait dugaan kejanggalan tersebut. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah mengenai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.
